JALURINFO.COM, CIANJUR – Berikut ini kabar gembira untuk para guru honorer yang lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024.
Kabar gembira ini berkaitan dengan anggaran gaji guru PPPK 2024 beserta tunjangannya.
Ruhli Solehudin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyebutkan, dinas yang dipimpinnya mendapat pagu anggaran belanja dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Cianjur tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun.
Sebagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk membayar tunjangan pegawai.
Ruhli mengatakan, dibandingkan tahun lalu pagu anggaran yang diberikan Pemkab Cianjur mengalami peningkatan sekitar 2,5 persen atau Rp41 miliar.
“Sesuai Perda Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Disdikpora Cianjur mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 1.660.827.025.427,04 dan tahun 2025 naik menjadi Rp 1.702.581.155.312,78,” kata Ruhli Solehudin di Cianjur, Minggu (2/2).
Kenaikan anggaran sekitar Rp 41.754.129.885,74 itu karena meningkatnya jumlah tunjangan yang harus dialokasikan, meski jumlah maupun persentasenya tidak disebutkan, karena tahun ini ada penerimaan 3.066 PPPK formasi guru.
Sehingga pihaknya harus mengalokasikan anggarannya untuk kesejahteraan PPPK.
Dikatakan, gaji PPPK hingga tunjangan kinerjanya sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 98 Tahun 2020 Gaji dan Tunjangan PPPK yang disempurnakan dalam Perpres RI Nomor 11 tahun 2024.
“Kami tinggal melaksanakan karena gaji dan tunjangan PPPK sudah diatur pemerintah pusat, sehingga kami harus mengalokasikan anggarannya,” kata Ruhli.
Sedangkan terkait pembangunan infrastruktur sekolah baik jalan dan ruang kelas, sarana dan prasarana, diserahkan ke pemerintah pusat atau kementerian, karena akan ada refocusing anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis pemerintah pusat.
“Kami serahkan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait pembangunan dan penambahan sarana serta prasarana sekolah, terlebih terbatasnya anggaran untuk pembangunan yang didapat tahun ini dari Pemerintah Propinsi Jabar,” katanya.
Sementara terkait pembangunan ruang kelas yang rusak akibat bencana alam di sejumlah kecamatan beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mengajukan lebih dari 2.500 unit lebih, sehingga proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap dengan harapan dapat tuntas dalam beberapa tahun ke depan.
“Pemkab Cianjur mengajukan bantuan dan kerja sama dari Kementerian PUPR karena terbatasnya anggaran dari APBD Cianjur dan Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga perlu bantuan dari kementerian dengan harapan dapat segera tuntas,” katanya. (antara/jpnn)
