JALURINFO.COM, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin melantik 27 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa reposisi jabatan merupakan langkah penyegaran organisasi sekaligus strategi mempercepat kinerja birokrasi, terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Ia meminta para pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan tugas baru agar tidak terjadi kekosongan kinerja maupun hambatan administratif.
“Kalau di posisi lama sudah baik, di posisi baru harus lebih dari itu. Perpindahan harus cepat dan langsung memberikan dampak terhadap pembangunan,” tegasnya.
Munafri juga menekankan pentingnya strong leadership di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar seluruh jajaran dapat bergerak solid hingga ke level bawah.
Ia menyoroti dominasi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam pelantikan kali ini, yang menurutnya berkaitan dengan banyaknya program prioritas pembangunan di sektor tersebut.
“Program prioritas banyak ada di PU. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan berhenti karena keraguan atau tidak selaras dengan tujuan kita,” ujarnya.
Mantan CEO PSM Makassar itu juga menegaskan pentingnya percepatan penetapan pejabat definitif, khususnya yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt), agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan maksimal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Selain itu, Munafri mengingatkan seluruh jajaran bahwa Pemerintah Kota Makassar merupakan satu “rumah besar” yang harus dijaga soliditasnya.
“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam. Perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menunjuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, A. Irwan Bangsawan, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Asisten I Pemerintah Kota Makassar.
Pelantikan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Makassar, Melinda Aksa, unsur Forkopimda, serta jajaran kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar.
