JALURINFO.COM, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, menggelar Reses Kedua masa sidang tahun anggaran 2025/2026 di Kompleks Citra Raya Permai (Kodam I), Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (13/2/2026). Kegiatan yang merupakan titik kelima reses tersebut menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Kegiatan reses turut dihadiri unsur pemerintah kelurahan, Babinsa, serta Bhabinkamtibmas sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyerapan aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah ketidakpastian status pendidikan siswa di sejumlah sekolah dasar yang berdiri di atas lahan yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum.
Warga menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat proses sengketa lahan yang belum menemui titik terang. Situasi ini berdampak pada aktivitas sekolah dan menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka.
Adapun data sekolah yang disampaikan warga antara lain:
- SD Negeri Pajjaiang, jumlah siswa 368 orang (data lama) dan 363 orang (data terbaru).
- SD Inpres Pajjaiang No. 2, jumlah siswa 357 orang.
- SD Inpres Sudiang, jumlah siswa 349 orang (data lama) dan 346 orang (data terbaru).
Salah seorang perwakilan warga menyampaikan harapan agar persoalan tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah.
“Kami merasa khawatir terhadap masa depan pendidikan anak-anak karena adanya sengketa lahan ini. Kami berharap anggota dewan dapat menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Kota Makassar agar segera ada solusi dan kepastian,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, dr. Yulius Patandianan menyatakan akan menampung dan memperjuangkan keluhan warga dengan meneruskannya kepada instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan Kota Makassar dan pihak berwenang lainnya.
“Pendidikan adalah hak dasar setiap anak. Persoalan ini akan menjadi perhatian serius dan akan saya sampaikan dalam rapat-rapat DPRD agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Selain persoalan pendidikan, warga juga menyampaikan sejumlah usulan lain terkait infrastruktur lingkungan dan peningkatan pelayanan publik. Melalui kegiatan reses ini, diharapkan terjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah sehingga berbagai permasalahan di tingkat bawah dapat segera memperoleh solusi nyata.(**)
