JALURINFO.COM, MAKASSAR,- Polemik soal wisata halal di Toraja terus berlanjut. Sebelumnya, Calon Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan istilah ‘wisata halal’ tersebut tak cocok disematkan di Toraja.

Hal tersebut dikatakan Danny usai pertemuan dengan Badan Pekerja Sinode (BPS) Gereja Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Senin (07/10).

“Istilah Wisata Halal di Toraja kurang tepat. Istilah ini, secara sosio-kultural meresahkan karena mayoritas warganya non-muslim. Tapi kalau restoran halal, kuliner halal, akomodasi halal dan sebagainya memang harus ada sebagai fasilitas bagi wisatawan muslim yang datang ke sini,” ungkap Danny.

Pernyataan ini direspon oleh seorang warga bernama Daud L, warga Buntu Lakbo, Kabupaten Toraja Utara (Torut). Ia menganggap pernyataan Danny itu menyulut kontroversi dan merupakan penghasutan, serta propaganda menjatuhkan pihak lawan dalam kontestasi Pilgub 1024.

Daud akhirnya melaporkan Danny ke Bawaslu Toraja Utara. Laporan Daud diterima Winter Silamba di Kantor Bawaslu Torut, Jumat (11/10).

Buntut pelaporan Daud, sejumlah tokoh masyarakat Toraja angkat bicara. Salah satunya adalah Kombes Pol (Purn) Darma Lelepadang.

Menurut mantan Kabid Hukum Polda Sulsel itu, pernyataan Danny sama sekali bukan merupakan penghasutan dan tidak menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Toraja.

“Pernyataan Pak Danny justru menenangkan masyarakat Toraja yang selama ini selalu khawatir dengan istilah Wisata Halal yang dulu dicanangkan Pak Andi Sudirman Sulaiman,” kata Darma yang juga pernah menjabat Kasat Reskrim Polwiltabes Makassar.

Malah sebaliknya, lanjut Darma, pelaporan ini malah bisa memicu kontroversi dan kegaduhan baru di masyarakat Toraja yang sudah merasa tenang dengan komitmen Danny soal wisata di daerah itu.

Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk menghargai apa yang menjadi aspirasi dan keinginan masyarakat Toraja.

“Jangan adu domba masyarakat Toraja demi kepentingan politik. Kami sudah tenang dengan komitmen Danny untuk tidak menggunakan istilah Wisata Halal di Toraja,” tegas Darma.

Sementara itu, tokoh masyarakat Toraja yang juga politisi PDI-Perjuangan, Dan Pongtasik menantang si pelapor untuk menunjukkan masyarakat mana yang terhasut dengan pernyataan Danny Pomanto.

“Tunjukkan mana yang terhasut. Siapa yang terhasut? Tidak ada (orang) yang terhasut (akibat pernyataan itu). Kontroversi apa?Jangan buat-buat seolah ada masalah padahal tidak ada,” tegas mantan anggota DPRD Sulsel itu.

Olehnya ia meminta agar seluruh pihak dapat lebih objektif dan cermat memahami pernyataan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.

“Pak Danny ini tokoh yang nasionalis, bisa diterima dan menerima semua golongan. Beliau paham betul bagaimana memperlakukan masyarakat Toraja,” pungkasnya. (*)

@jalurinfotv

Stiker Miskin Bikin Mundur dari Bansos

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Breaking News Penangkapan Pelaku Penembakan di Dekat Gedung Putih

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

“Bandara IMIP Bikin Heboh, Milik Siapa Sebenarnya” Bandara yang berada di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah ini selama ini dikaitkan dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu pengelola kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya pemilik Bandara IMIP? “Merujuk pada pemberitaan di berbagai media nasional, pengamat ITB Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro memaparkan bahwa Bandara IMIP merupakan private airport atau bandara privat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT IMIP. Bandara ini dibangun untuk keperluan logistik internal kawasan industri, mulai dari mobilisasi tenaga kerja, transportasi manajemen, hingga pengangkutan material industri.

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Polemik Bandara Morowali TNI Dikerahkan, IMIP Bantah ‘Tanpa Negara’ Markas Besar TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara. TNI menegaskan dukungannya terhadap pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam kendali negara, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub, Kemhan, Polri, dan Pemda terkait perizinan, pengawasan, dan keamanan fasilitas udara. Sementara itu, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menepis isu tersebut dengan menyatakan bahwa Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. IMIP menegaskan bahwa semua operasional bandara berjalan sesuai regulasi. Polemik ini mencuat setelah Menhan Sjafrie meninjau bandara di kawasan pertambangan Morowali dalam rangka Latihan Terintegrasi 2025. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi, terlebih karena lokasinya dekat jalur laut strategis ALKI II dan III. Menhan menegaskan perlunya deregulasi dan penguatan pertahanan di titik-titik strategis, serta komitmen negara memberantas aktivitas ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia menutup dengan menegaskan bahwa “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik.”

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Rusia Tutup ‘Kuali Mirnograd’, Ribuan Tentara Ukraina Terjebak Situasi di front timur Ukraina kembali memanas setelah pasukan Rusia menutup rapat “Kuali Mirnograd” yang menjebak ribuan tentara Ukraina dan sejumlah tentara bayaran asing. Sumber-sumber Ukraina turut mengonfirmasi kondisi ini, menyebut lebih dari 2.000 personel kini terperangkap tanpa jalur keluar. Rusia dikabarkan telah meminta seluruh pasukan Ukraina yang terkepung untuk meletakkan senjata dan menyerah. Di sektor lain, kemajuan signifikan juga dilaporkan. Divisi ke-20 Rusia terus bergerak di sepanjang jalan raya utara Yablonovka menuju Berestka, lokasi pertahanan kuat Ukraina. Sementara itu, Brigade ke-4 dan Resimen ke-78 berhasil membebaskan Ivanopolye dan memperluas garis depan dari Aleksandro-Shultino-Ivanopolye hingga mendekati wilayah tenggara Konstantinovka, yang sebelumnya hanya dijangkau oleh unit sabotase Rusia. Pergerakan Rusia juga terlihat di arah Gulyaypole, dengan total wilayah 12,9 km² yang diklaim telah direbut dalam beberapa hari terakhir. Di tengah eskalasi pertempuran, muncul perkembangan terkait rencana damai yang diinisiasi Donald Trump. Moskow melalui Ushakov menegaskan beberapa poin penting: rencana perdamaian AS tidak dibahas di Abu Dhabi, belum didiskusikan dengan pihak mana pun, dan belum diterima secara resmi oleh Rusia. Moskow juga menilai pihak Eropa "terlalu mencampuri" proses perdamaian Ukraina, yang menurut Rusia justru menghambat solusi nyata.

♬ original sound - JALURINFO TV