JALURINFO.COM, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus mematangkan pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 dengan menghadirkan sejumlah pembenahan signifikan pada sistem dan layanan.
Mulai dari pemisahan server berdasarkan jenjang pendidikan, penguatan sistem transparansi, pembukaan kanal pengaduan, hingga monitoring real time, seluruh langkah ini dilakukan guna memastikan proses penerimaan murid baru berjalan lebih tertib, akuntabel, dan minim kendala.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, mengatakan masa simulasi saat ini dimanfaatkan untuk menyempurnakan berbagai aspek teknis, termasuk penyederhanaan login menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), integrasi data sekolah dengan Kementerian Pendidikan, hingga pembukaan kanal layanan aduan berbasis digital.
“Ini bagian dari komitmen kami menghadirkan sistem yang transparan dan akuntabel. Lontara+ menjadi solusi atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan tahun sebelumnya,” ujar Achi, Senin (18/5/2026).
Disdik Makassar juga memperpanjang masa simulasi SPMB hingga 21 Mei 2026, menyusul tingginya antusiasme masyarakat serta untuk menyempurnakan sistem pendaftaran melalui platform Lontara+ sebelum tahapan pendaftaran resmi dibuka pada 2 Juni 2026.
Selain kesiapan sistem, Disdik turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi operator sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP.
“Kami siapkan tim terbaik. Operator akan dibekali melalui bimtek agar memahami sistem secara utuh, sehingga potensi kendala maupun penyimpangan dapat diminimalisir,” tegasnya.
Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, daya tampung peserta didik disesuaikan dengan jumlah satuan pendidikan yang tersedia. Untuk jenjang PAUD negeri ditargetkan menerima sekitar 500 siswa dari lima sekolah. Sementara jenjang SD diperkirakan menampung sekitar 18.000 siswa dari 314 sekolah, dan SMP negeri sekitar 15.000 siswa dari 55 sekolah.
Mekanisme penerimaan juga dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk PAUD tersedia jalur afirmasi sebesar 60 persen dan domisili 40 persen. Pada jenjang SD terdapat jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Sedangkan untuk SMP terdiri atas jalur prestasi akademik dan non-akademik, domisili, afirmasi, serta mutasi.
Disdik Makassar juga memberi perhatian khusus terhadap wilayah kepulauan seperti Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet. Untuk kondisi tertentu, mekanisme pendaftaran offline tetap disiapkan sebagai solusi alternatif.
“Untuk wilayah kepulauan, kami juga berkoordinasi dengan provider agar jaringan lebih optimal. Namun jika memang tidak memungkinkan, maka mekanisme offline tetap disiapkan sebagai solusi,” jelas Achi.
Meski berbasis digital, layanan bantuan tetap disediakan di setiap sekolah. Panitia penerimaan murid baru dan operator sekolah akan disiagakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala teknis maupun keterbatasan informasi selama proses pendaftaran berlangsung.
Tak hanya layanan tatap muka, Disdik Makassar juga menghadirkan kanal pengaduan dan informasi berbasis digital, seperti hotline dan grup Telegram resmi untuk memberikan pembaruan informasi sekaligus merespons aduan masyarakat secara cepat.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan masyarakat dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui media sosial resmi Dinas Pendidikan maupun portal resmi Pemerintah Kota Makassar.
“Selama masa simulasi ini kami juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update. Masyarakat yang mengalami kendala bisa langsung menyampaikan aduan di sana, dan tim kami akan merespons secara berkala,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan signifikan pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang menggunakan satu server terpusat yang berpotensi menyebabkan lonjakan akses, tahun ini sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.
“Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” jelas Andi Gita.
Selain itu, tim teknis juga telah melakukan uji ketahanan sistem atau penetration test dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna saat pendaftaran berlangsung.
Untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan, sistem Lontara+ kini dilengkapi dashboard pemantauan internal yang memungkinkan Dinas Pendidikan hingga Wali Kota memantau secara langsung kinerja operator sekolah, jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga durasi penyelesaian berkas secara real time.
“Misalnya jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan dapat dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkapnya.
Melalui berbagai pembenahan tersebut, Pemerintah Kota Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 dapat berlangsung lebih transparan, efisien, inklusif, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan murid baru berbasis digital.
