JALURINFO.COM, MAKASSAR — Harian Berita Kota Makassar menggelar diskusi politik bertema “APPI: HENGKANG ATAU BERTAHAN” di Gedung Graha Pena, Senin (21/9/2026).
Diskusi tersebut membahas dinamika politik Munafri Arifuddin alias Appi, Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Partai Golkar Makassar, setelah dinamika Musda Golkar Sulawesi Selatan.
Diskusi menghadirkan Direktur Profetik Institute Dr. Asratillah dan akademisi Universitas Hasanuddin Dr. Rahmat Muhammad sebagai narasumber. Diskusi dipandu Moderator Andi Rustan dari Harian Berita Kota Makassar.
Sementara itu, Andi Mallombasi Hamka dari Partai Golkar yang sebelumnya dijadwalkan sebagai narasumber tidak hadir dalam diskusi karena berhalangan.
Tidak Perlu Panik
Dr. Rahmat Muhammad mengatakan dinamika yang terjadi di internal partai politik merupakan hal yang biasa dalam politik. Menurutnya, masyarakat di luar struktur partai terkadang melihat dinamika internal secara lebih serius dibandingkan mereka yang berada di dalam organisasi.
Ia menilai pendidikan politik dan penguatan kaderisasi penting bagi partai politik, termasuk dalam menghadapi dinamika perpindahan atau perubahan posisi kader.
Rahmat juga melihat posisi Munafri berbeda setelah menjabat sebagai Wali Kota Makassar. Status tersebut, menurut dia, membuat Munafri memiliki modal politik dan tanggung jawab publik yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan langkah politik berikutnya.
Karena itu, ia menilai keputusan politik tidak perlu diambil secara tergesa-gesa.
“Untuk kondisi sekarang rasa-rasanya tidak perlu panik,” ujar Rahmat dalam diskusi tersebut.
Menurutnya, Munafri masih memiliki waktu untuk melihat perkembangan konfigurasi politik dan menentukan langkah yang dianggap sesuai dengan kepentingan politiknya ke depan.
Golkar Menghadapi Ujian
Sementara itu, Dr. Asratillah menilai dinamika internal Golkar Sulsel belum otomatis selesai setelah proses Musda dan terbentuknya kepemimpinan baru.
Ia mengatakan Golkar menghadapi tantangan untuk mempertahankan kader-kader yang memiliki modal politik besar, termasuk Munafri.
Dalam pandangannya, posisi Munafri sebagai wali kota dan perolehan dukungan politik yang dimilikinya menjadi salah satu faktor yang membuat isu tersebut menarik untuk diperbincangkan.
Asratillah menilai persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut keputusan seorang individu, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara figur politik, partai, jaringan pendukung, serta kepentingan politik pada masa mendatang.
“Partai politik berjalan di atas jaringan dan sumber daya, bukan sekadar memilih ketua,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa partai politik perlu memperhatikan apakah organisasi dapat berjalan secara sehat tanpa terlalu bergantung pada satu atau dua figur.
Menurut Asratillah, dinamika tersebut sekaligus menjadi ujian bagi Golkar dalam menjaga organisasi dan jaringan politiknya.
Isu Demokrat
Dalam diskusi, isu kemungkinan Munafri berpindah dari Golkar ke Partai Demokrat turut menjadi salah satu pembahasan.
Isu tersebut sebelumnya memang telah berkembang di ruang publik. Sejumlah pemberitaan menyebut kedekatan Munafri dengan Partai Demokrat, termasuk kehadirannya dalam kegiatan HUT ke-25 DPC Demokrat Makassar pada Agustus 2026. Namun, pemberitaan tersebut juga mencatat belum adanya pernyataan resmi Munafri bahwa dirinya akan meninggalkan Golkar dan bergabung dengan Demokrat.
Dalam diskusi, Asratillah menyebut sejumlah gestur Munafri dalam kegiatan Demokrat telah memunculkan spekulasi di masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa tanda-tanda tersebut belum dapat disamakan dengan keputusan resmi perpindahan partai.
Sementara itu, Rahmat Muhammad mengatakan seorang politisi dengan modal politik besar tentu akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan kendaraan politik yang akan digunakan.
Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan masa depan karier politik, struktur partai, jaringan pendukung, serta peluang politik pada kontestasi berikutnya.
Bukan Sekadar Soal Hengkang atau Bertahan.
Rahmat mengatakan pertanyaan mengenai apakah Munafri akan hengkang atau bertahan sebaiknya tidak dilihat secara sederhana.
Jika bertahan, kata dia, terdapat pertimbangan mengenai kenyamanan dan posisi politik di dalam partai. Sementara jika berpindah, terdapat pula konsekuensi karena jaringan dan dukungan politik tidak serta-merta dapat dipindahkan begitu saja dari satu partai ke partai lain.
“Ini bukan sekadar iya atau tidak. Ada banyak variabel yang harus dihitung,” ujarnya.
Asratillah juga menyoroti pentingnya membedakan urusan politik menuju kontestasi mendatang dengan tugas Munafri sebagai Wali Kota Makassar.
Menurutnya, dinamika internal partai jangan sampai mengganggu pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar.
Menunggu Konfigurasi Politik
Diskusi juga membahas kemungkinan perubahan konfigurasi politik menjelang agenda politik mendatang. Para narasumber menilai masih terdapat waktu cukup panjang sehingga berbagai kemungkinan dapat berubah.
Asratillah menyebut keputusan politik seorang figur biasanya tidak berdiri sendiri. Ada jaringan, pendukung dan struktur organisasi yang ikut menjadi pertimbangan.
Karena itu, menurutnya, publik perlu membedakan antara isu, sinyal politik dan keputusan resmi.
Hingga diskusi berlangsung, isu mengenai apakah Munafri Arifuddin akan tetap berada di Partai Golkar atau memilih kendaraan politik lain masih menjadi pembahasan di ruang publik. Belum terdapat pernyataan resmi yang memastikan perpindahan tersebut.
Diskusi politik Harian Berita Kota Makassar ini pun menjadi ruang bagi publik untuk melihat dinamika tersebut dari berbagai perspektif, sekaligus memahami bahwa keputusan politik seorang figur melibatkan pertimbangan organisasi, jaringan, modal politik dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik. (zd)
