JALURINFO.COM, LUWU TIMUR — Persidangan sengketa lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mengungkap sejumlah fakta terkait riwayat penguasaan lahan yang menjadi objek perkara.
Dalam persidangan, keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan pihak penggugat menjadi perhatian, terutama terkait klaim penguasaan lahan sejak 1998, riwayat penggarapan, dasar penguasaan, hingga pemberian santunan kepada warga yang mengelola lahan tersebut.
Salah satu fakta yang mengemuka berasal dari kesaksian Majid. Di hadapan majelis hakim, ia mengaku meninggalkan lokasi lahan pada 2002 karena keterbatasan biaya dan baru kembali menggarap pada 2017.
Majid juga mengakui bahwa perpindahan administrasi kependudukannya dari Kecamatan Masamba ke Desa Harapan baru dilakukan pada 2026.

Keterangan tersebut menjadi salah satu poin yang dipersoalkan dalam pembuktian klaim penguasaan lahan secara terus-menerus sejak 1998.
Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli, menilai adanya jeda penguasaan selama kurang lebih 15 tahun perlu menjadi pertimbangan dalam menguji pemenuhan persyaratan penguasaan fisik tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997.
Menurutnya, ketentuan tersebut mensyaratkan penguasaan fisik tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan iktikad baik.
Zulkifli juga berpendapat bahwa riwayat penguasaan harus dikaji bersama status hukum tanah pada saat para penggarap kembali memasuki lokasi pada 2017, yang menurut pihak pemerintah daerah telah menjadi bagian dari hak atas tanah PT Vale Indonesia Tbk.
Ia merujuk pula pada Pasal 14 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 dalam menjelaskan aspek penyelesaian penguasaan tanah.
Dasar Penguasaan dan Riwayat 29 Penggugat Dipersoalkan
Persidangan juga mengungkap keterangan Majid mengenai awal mula dirinya mengelola lahan tersebut.
Saksi mengaku mulai menggarap berdasarkan perintah lisan seseorang bernama Ishak, yang disebut sebagai anggota DPRD. Namun, ketika dimintai keterangan mengenai bukti pemberian hak atau dokumen penyerahan tanah, saksi mengaku tidak dapat menunjukkannya.
Fakta lainnya berkaitan dengan riwayat penguasaan 29 orang penggugat.
Berdasarkan keterangan dan dokumen yang dipaparkan dalam persidangan, hanya lima orang yang disebut pernah memiliki keterkaitan dengan aktivitas penggarapan sejak 1998. Namun, mereka juga disebut telah meninggalkan lokasi pada rentang 2000 hingga 2001.
Sementara itu, 24 penggugat lainnya disebut baru mulai menggarap lahan pada periode 2017 hingga 2021 setelah diajak oleh seseorang dari kelompok Pongo.
Riwayat tersebut, menurut pihak pemerintah daerah, diperkuat dengan 17 lembar kuitansi ganti garapan yang diajukan oleh pihak penggugat.
Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Eko Saputra, menilai perbedaan waktu mulai menggarap tersebut menjadi fakta penting dalam menguji klaim penguasaan lahan secara bersama-sama oleh seluruh penggugat.
Menurutnya, setiap riwayat penguasaan perlu diperiksa secara individual berdasarkan bukti dan keterangan yang terungkap di persidangan.
Kesaksian Saksi dan Bukti Papan Informasi
Keterangan saksi Hasnah juga menjadi bagian dari pembahasan dalam persidangan.
Hasnah mengaku mengenal para penggugat sebagai petani yang beraktivitas di lokasi sejak sekitar 2016.
Namun, pihak pemerintah daerah menilai keterangan tersebut belum dapat membuktikan adanya penguasaan sejak 1998.

Dalam pemeriksaan peta di persidangan, lahan yang dikelola Hasnah disebut tidak berbatasan langsung dengan lahan Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur karena dipisahkan jalur pipa PT Vale dan kebun warga.
Selain itu, keterangan saksi mengenai ketidaktahuannya terhadap aktivitas pemerintah daerah di lokasi turut dikaitkan dengan bukti pemasangan papan informasi resmi di sejumlah titik sejak 2022.
Papan informasi tersebut disebut dipasang oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Desa Harapan setelah adanya hibah lahan dari PT Vale.
Majid Akui Terima Santunan Rp318 Juta
Hal lain yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah pemberian santunan kepada para penggarap lahan.
Majid mengakui telah menerima santunan sebesar Rp318 juta atas lahan garapannya seluas kurang lebih 1,3 hektare. Di atas lahan tersebut terdapat pondok kebun, bukan rumah tinggal utama.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, nilai santunan tersebut merupakan hasil perhitungan penilai independen melalui proses pendataan dan verifikasi terhadap kondisi tanaman serta bangunan di lokasi.
Majid bersama 86 penerima lainnya disebut memperoleh santunan berdasarkan hasil penilaian terhadap objek masing-masing.
Dalam kesaksiannya, Majid juga menyatakan bahwa penerimaan santunan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
Ia mengaku memahami bahwa pemberian santunan tersebut merupakan kompensasi atas tanaman dan bangunan yang berada di lokasi lahan garapan.
Bagi pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, keterangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjawab dalil mengenai dugaan penggusuran paksa terhadap para penggarap.
Menunggu Penilaian Majelis Hakim
Rangkaian keterangan saksi dan dokumen yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian dari proses pembuktian sengketa lahan Laoli.
Pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menilai fakta-fakta tersebut memperlihatkan adanya perbedaan riwayat penguasaan lahan di antara para penggugat, termasuk persoalan dasar penggarapan, kesinambungan penguasaan, serta pemberian santunan.
Meski demikian, seluruh keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak tetap menjadi kewenangan majelis hakim untuk menilai dan mempertimbangkannya dalam memutus perkara.
Persidangan selanjutnya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status hukum objek sengketa serta memastikan penyelesaian perkara berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (**)
