JALURINFO.COM, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Partai Perindo, dr. Yulius Pantandianan, Sp.B, kembali menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Pertama Masa Sidang Pertama Tahun 2026–2027.
Memasuki hari ketiga pelaksanaan reses, kegiatan yang berlangsung di titik kelima tersebut digelar di Kompleks Purn TI AU, PAI 1, RT 002/RW 006, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kelurahan Sudiang, Andi Hariatiy, yang mewakili lurah, unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Andi Hariatiy menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka kepada wakil rakyat.

Ia berharap berbagai aspirasi warga dapat dijembatani dan diperjuangkan melalui anggota DPRD agar menjadi perhatian pemerintah kota.
Sementara itu, dr. Yulius Pantandianan mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda pertemuan, melainkan kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah pemilihannya.
Soroti Ketidakakuratan Data Desil
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut adalah ketidakakuratan data desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
dr. Yulius mengakui masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Bahkan, terdapat masyarakat yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan, tetapi masuk dalam kelompok desil yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat yang merasa datanya tidak tepat masih memiliki ruang untuk mengajukan perbaikan melalui koordinasi dengan RT, RW, kelurahan, serta petugas terkait.

Menurutnya, pendataan perlu melibatkan perangkat lingkungan karena Ketua RT dan RW merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi warga secara langsung.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih cermat terhadap penggunaan data kependudukan, sebab sejumlah informasi administrasi dan kepemilikan aset dapat menjadi bagian dari proses pengolahan data kesejahteraan.
Warga Keluhkan Banjir dan Minta Ambulans
Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah warga mengemukakan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Saudara Sitompul mengusulkan pengadaan mobil ambulans untuk menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan dan membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat.
Sementara itu, Joni menyoroti persoalan data desil yang dinilai belum merata dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia mengusulkan agar pendataan ulang lebih banyak melibatkan Ketua RT dan RW sehingga informasi yang dihimpun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, persoalan banjir di wilayah RW 006 juga menjadi keluhan utama masyarakat. Warga menyebut kawasan tersebut masih tergolong rawan banjir dan hingga kini persoalan tersebut belum tertangani secara optimal.
Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian serius melalui pembenahan sistem drainase dan penanganan aliran air di kawasan tersebut.
Dorong Koordinasi Pemerintah Kota dan Provinsi
Menanggapi aspirasi warga, dr. Yulius menyatakan bahwa persoalan ketidakakuratan data kesejahteraan memang menjadi tantangan yang harus segera dibenahi.
Ia menilai, pelibatan RT dan RW sangat penting karena mereka memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Terkait persoalan banjir, dr. Yulius menjelaskan bahwa penanganannya membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, mengingat kewenangan penanganan infrastruktur dan saluran air dapat melibatkan pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
Menurutnya, pembenahan saluran di satu wilayah tidak akan maksimal apabila saluran pembuangan di kawasan lain masih mengalami penyempitan atau belum memadai.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar penanganan banjir dapat dilakukan secara terpadu.
Ia juga membuka ruang komunikasi dengan anggota DPRD tingkat provinsi agar berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dikawal sesuai kewenangan masing-masing.
“Reses ini bukan hanya untuk mencatat aspirasi, tetapi bagaimana aspirasi masyarakat bisa diperjuangkan. Kami membutuhkan masukan langsung dari warga agar persoalan yang ada di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusinya,” ujar dr. Yulius.
Melalui reses tersebut, diharapkan berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Sudiang, khususnya di wilayah RW 006, dapat menjadi bahan perjuangan dan perhatian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki pendataan bantuan sosial, serta mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga.(zd)
