BULUKUMBA, JALURINFO.COM– Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali melantik puluhan pejabat yang pernah dilantik pada 22 Maret 2024 yang lalu.

Pelantikan ini dilakukan setelah keluar dua surat persetujuan Kemendagri yaitu Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan Surat Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang ditandatangani oleh Plh Dirjen Otonomi Daerah, Suhajar Diantoro.

Puluhan pejabat eselon 2, 3 dan 4 ini dilantik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba, Muh Ali Saleng di Aula Kahayya Gedung Pinisi, Senin 6 Mei 2024.

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon 2) yang dilantik sebanyak 8 orang, Pejabat Admistrator (eselon 3) sebanyak 6 orang, Pejabat Pengawas (eselon 4) sebanyak 19 orang dan Pejabat Fungsional sebanyak 35 orang, sehingga total pejabat yang dilantik sebanyak 68 orang.

Sekda Ali Saleng dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa yang namanya pemerintahan di dalamnya selalu ada dinamika. Sehingga menurutnya jika terjadi sesuatu yang sifatnya debatel terkait regulasi maka tidak perlu ditanggapi secara reaktif.

“Hari ini kita melakukan pelantikan, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, sehingga kita patut apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan kepatuhan itu, termasuk sikap legowo para ASN yang sebelumnya dilantik kemudian dibatalkan,” imbuh Ali Saleng.

Dikatakan dengan pelantikan tersebut, maka polemik terkait “undo” sudah berakhir dengan sendirinya. Justru ada ratusan daerah lain yang juga dulu melakukan pelantikan tapi mungkin saat ini belum keluar persetujuan pelantikan dari Kemendagri.

Mantan Kadis Pariwisata ini meminta para pejabat yang dilantik untuk bisa langsung fokus pada tugas dan fungsinya karena menurutnya banyak tantangan di depan mata dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Kabid Humas Diskominfo Andi Ayatullah Ahmad menyampaikan secara umum pejabat yang dimutasi ini adalah pejabat yang keluar rekomendasinya saat dilantik 22 Maret yang lalu.

“Setelah mendapatkan persetujuan, mereka kembali dilantik setelah sebelumnya SKnya dibatalkan setelah keluar surat Mendagri,” ungkapnya.

Andi Ullah sapaan akrab Andi Ayatullah Ahmad mengatakan pelantikan tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bulukumba menjalankan tata kelola pemerintahan yang taat asas.

Setelah sempat berpolemik atas tafsiran batas waktu penggantian pejabat di daerah yang melaksanakan Pilkada, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memilih mengindahkan surat Mendagri yang menegaskan bahwa penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 2 September 2024, sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.

“Tentu ini suatu kesyukuran, karena hanya sebulan lamanya setelah SK dibatalkan, keluar surat persetujuan untuk melantik para pejabat tersebut,” imbuh Andi Ullah.

Berikut Delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik

  1. Muh Daud Kahal, jabatan lama Kadis Kominfo, jabatan baru Asisten Admistrasi Umum
  2. Asdar Bennu, jabatan lama Asisten Perekonomian dan Pembangunan, jabatan baru Kadis Kominfo dan Persandian
  3. Asrar A. Amir, jabatan lama Asisten Admistrasi Umum, jabatan baru Kepala DPMPTSP
  4. Umrah Aswani, jabatan lama Kepala DPMPTSP, jabatan baru Asisten Pemerintahan dan Kesra
  5. Andi Baso Bintang, jabatan lama Asisten Pemerintahan dan Kesra, jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan
  6. Muh Amri, jabatan lama Kadis Perhubungan, jabatan baru Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  7. Hj. Darmawati, jabatan lama Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM, jabatan baru Kepala Dinas Sosial
  8. Andi Mappiwali, jabatan lama Kadis Sosial, jabatan baru Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan SDM
@jalurinfotv

Stiker Miskin Bikin Mundur dari Bansos

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Breaking News Penangkapan Pelaku Penembakan di Dekat Gedung Putih

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

“Bandara IMIP Bikin Heboh, Milik Siapa Sebenarnya” Bandara yang berada di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah ini selama ini dikaitkan dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu pengelola kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya pemilik Bandara IMIP? “Merujuk pada pemberitaan di berbagai media nasional, pengamat ITB Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro memaparkan bahwa Bandara IMIP merupakan private airport atau bandara privat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT IMIP. Bandara ini dibangun untuk keperluan logistik internal kawasan industri, mulai dari mobilisasi tenaga kerja, transportasi manajemen, hingga pengangkutan material industri.

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Polemik Bandara Morowali TNI Dikerahkan, IMIP Bantah ‘Tanpa Negara’ Markas Besar TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara. TNI menegaskan dukungannya terhadap pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam kendali negara, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub, Kemhan, Polri, dan Pemda terkait perizinan, pengawasan, dan keamanan fasilitas udara. Sementara itu, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menepis isu tersebut dengan menyatakan bahwa Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. IMIP menegaskan bahwa semua operasional bandara berjalan sesuai regulasi. Polemik ini mencuat setelah Menhan Sjafrie meninjau bandara di kawasan pertambangan Morowali dalam rangka Latihan Terintegrasi 2025. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi, terlebih karena lokasinya dekat jalur laut strategis ALKI II dan III. Menhan menegaskan perlunya deregulasi dan penguatan pertahanan di titik-titik strategis, serta komitmen negara memberantas aktivitas ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia menutup dengan menegaskan bahwa “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik.”

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Rusia Tutup ‘Kuali Mirnograd’, Ribuan Tentara Ukraina Terjebak Situasi di front timur Ukraina kembali memanas setelah pasukan Rusia menutup rapat “Kuali Mirnograd” yang menjebak ribuan tentara Ukraina dan sejumlah tentara bayaran asing. Sumber-sumber Ukraina turut mengonfirmasi kondisi ini, menyebut lebih dari 2.000 personel kini terperangkap tanpa jalur keluar. Rusia dikabarkan telah meminta seluruh pasukan Ukraina yang terkepung untuk meletakkan senjata dan menyerah. Di sektor lain, kemajuan signifikan juga dilaporkan. Divisi ke-20 Rusia terus bergerak di sepanjang jalan raya utara Yablonovka menuju Berestka, lokasi pertahanan kuat Ukraina. Sementara itu, Brigade ke-4 dan Resimen ke-78 berhasil membebaskan Ivanopolye dan memperluas garis depan dari Aleksandro-Shultino-Ivanopolye hingga mendekati wilayah tenggara Konstantinovka, yang sebelumnya hanya dijangkau oleh unit sabotase Rusia. Pergerakan Rusia juga terlihat di arah Gulyaypole, dengan total wilayah 12,9 km² yang diklaim telah direbut dalam beberapa hari terakhir. Di tengah eskalasi pertempuran, muncul perkembangan terkait rencana damai yang diinisiasi Donald Trump. Moskow melalui Ushakov menegaskan beberapa poin penting: rencana perdamaian AS tidak dibahas di Abu Dhabi, belum didiskusikan dengan pihak mana pun, dan belum diterima secara resmi oleh Rusia. Moskow juga menilai pihak Eropa "terlalu mencampuri" proses perdamaian Ukraina, yang menurut Rusia justru menghambat solusi nyata.

♬ original sound - JALURINFO TV