JALURINFO.COM, GOWA,- Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang berkomitmen penuh dalam mempercepat akses keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan sektor UMKM, meningkatkan literasi keuangan, dan memperluas inklusi keuangan.
Hal ini disampaikannya saat ditemui usai menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (17/3).
Talenrang menegaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan telah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah pemanfaatan QRIS sebagai solusi pembayaran digital yang lebih inklusif, efisien, dan aman.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses keuangan mereka dipermudah, ekonomi daerah akan semakin kuat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus terus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital,” ujar Talenrang.
Upaya percepatan akses keuangan ini juga sejalan dengan program Gowa Sejahtera yang menjadi fokus utama dalam 100 hari kerja kepemimpinan Bupati Gowa. Melalui program ini, Pemkab Gowa menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gowa.
“Gowa Sejahtera adalah cara kami untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik. Dengan kami turun langsung melakukan pendampingan bersama para pejabat eselon 2 dan 3 kami bertujuan untuk dapat sesegera mungkin meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa,” tambahnya.
Selain itu, Talenrang juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong regulasi dan program yang memastikan akses keuangan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin mempercepat akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang hadir langsung memimpin rapat pleno TPAKD menegaskan bahwa percepatan akses keuangan tidak hanya berbicara tentang pemasukan daerah, tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau kita tidak bisa menambah pemasukan, maka kita harus memastikan pembelanjaan dilakukan dengan benar. Efisiensi penganggaran sangat penting agar tidak ada belanja yang tidak perlu. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Gubernur Sulsel.
Rapat Pleno TPAKD Sulsel ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, instansi vertikal dan BUMN, serta seluruh kepala daerah dari kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.(PS)
