JALURINFO.COM, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan (Dapil) III Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya, dr. Yulius Pantandianan, Sp.B, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XVII (17), Minggu (22/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di H. Dalton, Makassar, tersebut dilaksanakan bersama Sekretariat Daerah Kota Makassar dengan mengangkat materi penguatan produk hukum daerah, penanganan perkara, dan layanan informasi hukum.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Muhammad Daud, S.H., selaku perwakilan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, serta Zulfitra, S.H., praktisi hukum. Turut hadir dr. Yulius Pantandianan sebagai anggota DPRD Kota Makassar sekaligus penyelenggara kegiatan.

Dalam sambutannya, dr. Yulius menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi utama DPRD selain pembentukan peraturan daerah dan penganggaran.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk mengetahui sejauh mana produk hukum daerah yang telah dibentuk bersama pemerintah kota dapat diterapkan serta bagaimana masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan layanan hukum.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang disediakan Pemerintah Kota Makassar.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mengetahui bagaimana produk hukum daerah dilaksanakan, termasuk bagaimana masyarakat, khususnya warga kurang mampu, bisa mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi persoalan hukum,” ujarnya.
Bagian Hukum Paparkan Program Bantuan Hukum
Dalam pemaparannya, Muhammad Daud, S.H., menjelaskan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar memiliki sejumlah program utama, di antaranya fasilitasi produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, serta pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Ia mengungkapkan, program bantuan hukum bagi masyarakat sebenarnya telah memiliki dasar regulasi sejak 2016. Namun, pelaksanaannya baru dapat direalisasikan pada tahun 2026 setelah terjalin kerja sama dengan empat lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi salah satu persyaratan penting agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pendampingan hukum melalui lembaga yang ditunjuk.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses berbagai produk hukum daerah melalui JDIH Kota Makassar dengan mencari berdasarkan kata kunci, termasuk peraturan daerah dan peraturan wali kota.

Bagian Hukum juga melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah untuk memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
Praktisi Hukum Dorong Akses Layanan Lebih Mudah
Sementara itu, praktisi hukum Zulfitra, S.H., menekankan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan kemudahan akses layanan bantuan hukum agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pendampingan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, prinsip persamaan di hadapan hukum harus menjadi perhatian bersama sehingga setiap warga memiliki kesempatan memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
Warga Pertanyakan Syarat Bantuan Hukum Gratis
Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta, Oktavianus, mempertanyakan mekanisme memperoleh bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang tidak mampu.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Bagian Hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, termasuk keterangan tidak mampu dari kelurahan.
Untuk sementara, masyarakat yang membutuhkan informasi maupun konsultasi awal dapat mendatangi langsung Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, lantai II.
Pemerintah juga membuka peluang pengembangan layanan pendaftaran secara daring agar proses pengajuan bantuan hukum ke depan lebih mudah diakses masyarakat.
DPRD Buka Ruang Pengaduan Masyarakat
Dalam diskusi lainnya, peserta mempertanyakan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang merasa mengalami ketidakadilan akibat kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
Menanggapi hal tersebut, dr. Yulius menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan persoalan secara tertulis kepada Ketua DPRD Kota Makassar.
Selanjutnya, laporan tersebut dapat didisposisikan kepada komisi terkait untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Ia mempersilakan masyarakat memanfaatkan jalur tersebut apabila menemukan persoalan yang membutuhkan perhatian dan pengawasan DPRD.
Pada kesempatan itu, peserta lainnya, Sitompul, turut mempertanyakan secara lebih rinci kriteria masyarakat tidak mampu yang berhak memperoleh bantuan hukum gratis. Ia berharap kategori penerima dijelaskan secara transparan, termasuk bagi masyarakat yang telah memasuki masa pensiun.
Peserta juga menyampaikan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menjawab masukan dan pengaduan masyarakat agar fungsi pengawasan berjalan efektif.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, dr. Yulius berharap masyarakat semakin memahami keberadaan produk hukum daerah, mekanisme penanganan perkara, serta hak untuk memperoleh bantuan hukum.
Ia juga mendorong agar komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD terus diperkuat sehingga persoalan hukum yang dihadapi warga dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. (zd)
