Pemimpin Departemen Efisiensi (DOGE) Elon Musk resmi mengambil alih Kantor Manajemen Personalia (OPM) Amerika Serikat (AS) dan langsung melakukan perubahan drastis. Musk resmi mendapat tugas khusus dari Presiden AS Donald Trump untuk melakukan perombakan besar-besaran terhadap birokrasi pemerintah.
Salah satu langkah awal Musk adalah memecat sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) serta membatasi akses mereka ke sistem komputer yang menyimpan data pribadi jutaan pegawai federal.
Keputusan ini sejalan dengan kebijakan Trump yang ingin merampingkan birokrasi dan mengurangi peran pegawai sipil dalam pemerintahan. Langkah Musk dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan data, meski menuai pro dan kontra di berbagai pihak.
CEO Tesla dan pemilik X Elon Musk diberi mandat oleh Trump untuk memangkas jumlah pegawai sipil yang kini mencapai 2,2 juta orang. Ia bergerak cepat dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya di OPM.
Dua pejabat OPM yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sejumlah pegawai senior kehilangan akses ke data penting di sistem OPM. Salah satu basis data utama yang terkena dampak adalah Enterprise Human Resources Integration, yang menyimpan informasi sensitif seperti tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial, alamat rumah, tingkat gaji, dan masa kerja pegawai federal.
“Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan sistem komputer dan data ini. Ini sangat mengkhawatirkan karena tidak ada pengawasan. Ada implikasi besar terhadap keamanan siber dan risiko peretasan,” ujar salah satu pejabat OPM dikutip dari Reuters, Minggu (2/2).
Mereka yang terdampak masih bisa mengakses email dan fungsi dasar lainnya, tetapi tidak lagi memiliki wewenang atas data besar yang mencakup seluruh tenaga kerja federal. Hingga saat ini, Musk, OPM, perwakilan tim baru, dan Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait langkah tersebut.
Memo Internal dan Perubahan di OPM
Sejumlah memo yang beredar di kalangan pegawai federal menunjukkan perubahan signifikan di OPM. Dalam memo yang berisi ajakan agar pegawai mempertimbangkan tawaran pengunduran diri, mereka bahkan disarankan untuk menggunakan uang kompensasi untuk berlibur ke destinasi impian.
Profesor di Ford School of Public Policy, University of Michigan Don Moynihan menilai langkah-langkah ini menunjukkan kurangnya pengawasan dari Kongres terhadap kebijakan OPM.
“Tindakan ini membuat siapa pun di luar lingkaran Musk di OPM sulit mengetahui apa yang sedang terjadi,” ujarnya.
Dominasi Tim Musk di OPM
Sejak hari pertama pemerintahan Trump, sekelompok mantan dan pegawai aktif perusahaan Musk mulai mengendalikan OPM. Salah satu pegawai OPM menyatakan bahwa tim tersebut bahkan membawa sofa tempat tidur ke kantor di lantai lima, yang merupakan area kantor direktur dan hanya bisa diakses dengan izin keamanan.
“Mereka bekerja sepanjang waktu. Ini terasa seperti pengambilalihan yang bermusuhan,” ujar seorang pegawai.
Salah satu perubahan mencolok adalah pemindahan Katie Malague, Kepala Manajemen OPM, ke kantor lain di lantai yang berbeda. Malague belum memberikan komentar terkait pemindahannya.
Selain itu, tindakan serupa terjadi di Departemen Keuangan AS. Menurut laporan The Washington Post, pejabat karier tertinggi di departemen tersebut, David Lebryk, dipaksa mundur setelah berselisih dengan tim Musk yang meminta akses ke sistem pembayaran pemerintah.
Siapa Saja Tim Musk di OPM?
Di antara tokoh kunci yang kini mengendalikan OPM adalah Brian Bjelde, mantan insinyur avionik SpaceX yang kini menjadi penasihat senior di OPM.
Selain itu, ada Amanda Scales, mantan pegawai Musk yang kini menjabat sebagai Kepala Staf OPM, serta Riccardo Biasini, mantan insinyur Tesla dan direktur di The Boring Company.
Tindakan tim Musk juga mencakup instruksi agar setiap kepala lembaga federal mengidentifikasi pegawai yang masih dalam masa percobaan. Instruksi tersebut mengarahkan para pejabat untuk menghubungi Amanda Scales melalui email resminya di OPM.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala OPM, Charles Ezell, terus mengeluarkan memo kepada seluruh pegawai pemerintah, termasuk tawaran pengunduran diri dengan kompensasi gaji delapan bulan.
Namun, banyak pegawai OPM mengaku tidak mengetahui keberadaan memo-memo ini hingga mereka dirilis ke publik. “Kami mengetahuinya bersamaan dengan dunia luar. Tidak ada transparansi di sini,” ujar salah satu pejabat OPM yang terdampak.
Situasi ini mempertegas pengaruh besar Musk dalam pemerintahan Trump dan menimbulkan kekhawatiran akan arah kebijakan birokrasi federal di masa mendatang. (Berita ini telah tayang di katadata.co)
