JALURINFO,COM, JAKARTA,– Unggahan yang menyebut Muhammadiyah kini gunakan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) untuk menyudahi debat tahunan penentuan Idul Fitri dan Idul Adha, viral di media sosial.

Unggahan tersebut diunggah oleh akun Instagram @infogarut.id pada Kamis (9/7/2024).

Dalam unggahan, disebutkan bahwa penggunaan KHGT itu bertujuan untuk menyudahi perdebatan tahunan terkait penetapan tanggal penting umat Islam, seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Muharam.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menerangkan bahwa selama ini ada perdebatan tahunan mengenai penentuan tanggal penting umat Islam itu.

Lewat penggunaan KHGT ini ia berharap energi umat Islam tidak terkuras dengan perdebatan tersebut lantaran masih ada urusan lain yang menunggu untuk segera diatasi,” bunyi keterangan dalam unggahan.

Hingga Rabu (24/7/2024), unggahan itu sudah mendapat ribuan komentar warganet.

Lantas, benarkah penggunaan KHGT akan menyudahi debat tahunan soal penentuan hari raya?

Penjelasan Muhammadiyah

Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto menjelaskan, KHGT ini merupakan kesepakatan negara-negara Islam di Turkiye pada 2016.

“Artinya tidak lagi ada batasan negara dan wilayah. Kalau selama ini kan dikotak-kotak per negara,” ujar Edy saat dihubungi Wartawan, Rabu.

“Misalnya dalam satu hal, ternyata bulan sabit sudah terlihat di belahan dunia lain, pada saat itu lah ditetapkan sebagai bulan baru,” sambungnya.

Contoh lebih rincinya seperti dalam penetapan tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, maka secara global akan mempunyai tanggal perayaan yang sama dalam kalender Masehi.

Sementara pemerintah Indonesia sendiri masih sesuai kesepakatan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) dalam menetapkan penanggalan Hijriah.

Terpisah, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti menyampaikan hal senada dengan Edy.

Menurutnya, penetapan KHGT ini tidak berkaitan dengan perdebatan awal Ramadhan, Idul Fitri, Hari Arafah, atau Idul Adha.

“Tapi lebih pada kebutuhan adanya satu kalender Hijriah untuk seluruh dunia, sebagaimana kalender Masehi yang kita pakai,” ucap Sayuti saat dihubungi Wartawan, Rabu.

Ia menambahkan, KHGT ini mulai diterapkan di internal atau lingkup Muhammadiyah pada Tahun 1446 H.

Pada tanggal 7 Juli 2024 lalu, Muhammadiyah sudah menggunakan KHGT untuk menetapkan tanggal 1 Muharram 1446 H.

Adapun keputusan Muhammadiyah untuk menggunakan KHGT sesuai dengan Hasil Musyawarah Nasional Majelis Tarjih dan Tajdid di Pekalongan, Jawa Tengah pada Februari 2024 lalu.

Meski demikian, Sayuti tidak bisa memastikan apakah tanggal penting umat Islam tahun depan (dalam Masehi) dan seterusnya akan sama seperti pemerintah Indonesia atau tidak.

“Kita tidak tahu, karena pemerintah baru sidang isbat sehari sebelum hari H. Kalau KHGT, sudah tahu kapan 1 Ramadhan atau 1 Syawal (dalam) 50 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan,” papar dia.

Perbedaan tanggal dengan pemerintah berpotensi semakin sering

Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Oman Fathurohman menilai, potensi perbedaan tanggal penting umat Islam antara Muhammadiyah dengan pemerintah justru akan semakin besar selepas penggunaan KHGT.

Sebelumnya, ketika Muhammadiyah masih menggunakan wujudul hilal, penetapan awal bulan Hijriah terutama pada tanggal penting umat Islam, sudah sering berbeda dengan keputusan pemerintah.

“Jika wujudul hilal dibandingkan dengan KHGT, maka dalam beberapa kasus, KHGT akan lebih dulu (memasuki awal bulan Hijriah) dibandingkan wujudul hilal,” kata Oman dilansir dari Kompas.id, Minggu (7/7/2024)

Merujuk kriteria wujudul hilal, awal bulan Hijriah di Indonesia dipastikan terjadi saat Bulan sudah di atas ufuk.

Sementara mengacu pada kriteria KHGT, awal bulan Hijriah global bisa ditetapkan meski posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk.

Oleh karena, perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dan pemerintah justru akan lebih sering terjadi ke depannya.

Meski demikian, penggunaan KHGT memberikan manfaat untuk menghindari perbedaan hari raya antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi.

”Prinsip KHGT adalah satu hari satu tanggal yang sama di seluruh dunia,” ungkap Oman.

@jalurinfotv

Stiker Miskin Bikin Mundur dari Bansos

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Breaking News Penangkapan Pelaku Penembakan di Dekat Gedung Putih

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

“Bandara IMIP Bikin Heboh, Milik Siapa Sebenarnya” Bandara yang berada di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah ini selama ini dikaitkan dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu pengelola kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya pemilik Bandara IMIP? “Merujuk pada pemberitaan di berbagai media nasional, pengamat ITB Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro memaparkan bahwa Bandara IMIP merupakan private airport atau bandara privat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT IMIP. Bandara ini dibangun untuk keperluan logistik internal kawasan industri, mulai dari mobilisasi tenaga kerja, transportasi manajemen, hingga pengangkutan material industri.

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Polemik Bandara Morowali TNI Dikerahkan, IMIP Bantah ‘Tanpa Negara’ Markas Besar TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara. TNI menegaskan dukungannya terhadap pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam kendali negara, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub, Kemhan, Polri, dan Pemda terkait perizinan, pengawasan, dan keamanan fasilitas udara. Sementara itu, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menepis isu tersebut dengan menyatakan bahwa Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. IMIP menegaskan bahwa semua operasional bandara berjalan sesuai regulasi. Polemik ini mencuat setelah Menhan Sjafrie meninjau bandara di kawasan pertambangan Morowali dalam rangka Latihan Terintegrasi 2025. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi, terlebih karena lokasinya dekat jalur laut strategis ALKI II dan III. Menhan menegaskan perlunya deregulasi dan penguatan pertahanan di titik-titik strategis, serta komitmen negara memberantas aktivitas ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia menutup dengan menegaskan bahwa “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik.”

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Rusia Tutup ‘Kuali Mirnograd’, Ribuan Tentara Ukraina Terjebak Situasi di front timur Ukraina kembali memanas setelah pasukan Rusia menutup rapat “Kuali Mirnograd” yang menjebak ribuan tentara Ukraina dan sejumlah tentara bayaran asing. Sumber-sumber Ukraina turut mengonfirmasi kondisi ini, menyebut lebih dari 2.000 personel kini terperangkap tanpa jalur keluar. Rusia dikabarkan telah meminta seluruh pasukan Ukraina yang terkepung untuk meletakkan senjata dan menyerah. Di sektor lain, kemajuan signifikan juga dilaporkan. Divisi ke-20 Rusia terus bergerak di sepanjang jalan raya utara Yablonovka menuju Berestka, lokasi pertahanan kuat Ukraina. Sementara itu, Brigade ke-4 dan Resimen ke-78 berhasil membebaskan Ivanopolye dan memperluas garis depan dari Aleksandro-Shultino-Ivanopolye hingga mendekati wilayah tenggara Konstantinovka, yang sebelumnya hanya dijangkau oleh unit sabotase Rusia. Pergerakan Rusia juga terlihat di arah Gulyaypole, dengan total wilayah 12,9 km² yang diklaim telah direbut dalam beberapa hari terakhir. Di tengah eskalasi pertempuran, muncul perkembangan terkait rencana damai yang diinisiasi Donald Trump. Moskow melalui Ushakov menegaskan beberapa poin penting: rencana perdamaian AS tidak dibahas di Abu Dhabi, belum didiskusikan dengan pihak mana pun, dan belum diterima secara resmi oleh Rusia. Moskow juga menilai pihak Eropa "terlalu mencampuri" proses perdamaian Ukraina, yang menurut Rusia justru menghambat solusi nyata.

♬ original sound - JALURINFO TV