Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memberikan dampak terhadap beberapa kinerja kementerian dan lembaga (K/L).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun pada tahun 2025. Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk melakukan efisiensi anggaran bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tertanggal 6 Februari 2025, Komisi V DPR RI melakukan Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menter Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Transmigrasi, kepala BMKG, dan Kepala BNPP/Basarnas.

Efisiensi atau pemangkasan anggaran belanja negara juga diberlakukan terhadap penyaluran ke berbagai daerah, dengan nilai yang mencapai Rp 50,59 triliun. Berikut adalah rincian anggaran masing-masing kementerian atau lembaga yang terdampak efisiensi anggaran tahun 2025.

Rincian Efisiensi Anggaran Semua K/L yang Terdampak Tahun 2025

Data rincian

efisiensi anggaran kementerian

dan lembaga di bawah ini diolah dari berbagai sumber resmi, berikut selengkapnya:

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 53,19 triliun

Efisiensi: Rp 12,3 triliun

APBN 2025: Rp 40,89 triliun

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 110,95 triliun

Efisiensi: Rp 81,38 triliun

APBN 2025: Rp 29,57 triliun

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 5,27 triliun

Efisiensi: Rp 3,66 triliun

APBN 2025: Rp 1,61 triliun

4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2,19 triliun

Efisiensi: Rp 1,03 triliun

APBN 2025: Rp 1,15 triliun

5. Kementerian Transmigrasi

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 122,41 triliun

Efisiensi: Rp 47,39 triliun

APBN 2025: Rp 75,02 trilun

6. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2,3 triliun

Efisiensi: Rp 1,4 triliun

APBN 2025: Rp 900 miliar

7. Kementerian Agama (Kemenag)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 78,59 triliun

Efisiensi: Rp 14,28 triliun

APBN 2025: Rp 64,27 trilun

8. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komidigi)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 7,72 triliun

Efisiensi: Rp 4,49 triliun

APBN 2025: Rp 3,23 trilun

9. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 2,82 triliun

Efisiensi: Rp 1,42 triliun

APBN 2025: Rp 1,40 triliun

10. Badan Nasional Pencarian dan pertolongan (BASARNAS)

Pagu indikatif APBN 2025: Rp 1,49 triliun

Efisiensi: Rp 486 juta

APBN 2025: Rp 1,01 miliar

@jalurinfotv

Stiker Miskin Bikin Mundur dari Bansos

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Breaking News Penangkapan Pelaku Penembakan di Dekat Gedung Putih

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

“Bandara IMIP Bikin Heboh, Milik Siapa Sebenarnya” Bandara yang berada di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah ini selama ini dikaitkan dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu pengelola kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya pemilik Bandara IMIP? “Merujuk pada pemberitaan di berbagai media nasional, pengamat ITB Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro memaparkan bahwa Bandara IMIP merupakan private airport atau bandara privat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT IMIP. Bandara ini dibangun untuk keperluan logistik internal kawasan industri, mulai dari mobilisasi tenaga kerja, transportasi manajemen, hingga pengangkutan material industri.

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Polemik Bandara Morowali TNI Dikerahkan, IMIP Bantah ‘Tanpa Negara’ Markas Besar TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara. TNI menegaskan dukungannya terhadap pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam kendali negara, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub, Kemhan, Polri, dan Pemda terkait perizinan, pengawasan, dan keamanan fasilitas udara. Sementara itu, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menepis isu tersebut dengan menyatakan bahwa Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. IMIP menegaskan bahwa semua operasional bandara berjalan sesuai regulasi. Polemik ini mencuat setelah Menhan Sjafrie meninjau bandara di kawasan pertambangan Morowali dalam rangka Latihan Terintegrasi 2025. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi, terlebih karena lokasinya dekat jalur laut strategis ALKI II dan III. Menhan menegaskan perlunya deregulasi dan penguatan pertahanan di titik-titik strategis, serta komitmen negara memberantas aktivitas ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia menutup dengan menegaskan bahwa “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik.”

♬ original sound - JALURINFO TV
@jalurinfotv

Rusia Tutup ‘Kuali Mirnograd’, Ribuan Tentara Ukraina Terjebak Situasi di front timur Ukraina kembali memanas setelah pasukan Rusia menutup rapat “Kuali Mirnograd” yang menjebak ribuan tentara Ukraina dan sejumlah tentara bayaran asing. Sumber-sumber Ukraina turut mengonfirmasi kondisi ini, menyebut lebih dari 2.000 personel kini terperangkap tanpa jalur keluar. Rusia dikabarkan telah meminta seluruh pasukan Ukraina yang terkepung untuk meletakkan senjata dan menyerah. Di sektor lain, kemajuan signifikan juga dilaporkan. Divisi ke-20 Rusia terus bergerak di sepanjang jalan raya utara Yablonovka menuju Berestka, lokasi pertahanan kuat Ukraina. Sementara itu, Brigade ke-4 dan Resimen ke-78 berhasil membebaskan Ivanopolye dan memperluas garis depan dari Aleksandro-Shultino-Ivanopolye hingga mendekati wilayah tenggara Konstantinovka, yang sebelumnya hanya dijangkau oleh unit sabotase Rusia. Pergerakan Rusia juga terlihat di arah Gulyaypole, dengan total wilayah 12,9 km² yang diklaim telah direbut dalam beberapa hari terakhir. Di tengah eskalasi pertempuran, muncul perkembangan terkait rencana damai yang diinisiasi Donald Trump. Moskow melalui Ushakov menegaskan beberapa poin penting: rencana perdamaian AS tidak dibahas di Abu Dhabi, belum didiskusikan dengan pihak mana pun, dan belum diterima secara resmi oleh Rusia. Moskow juga menilai pihak Eropa "terlalu mencampuri" proses perdamaian Ukraina, yang menurut Rusia justru menghambat solusi nyata.

♬ original sound - JALURINFO TV