Soal Plt Ketum, KONI Sulsel Diminta Hargai Proses Internal KONI Makassar

Minggu, 2 Februari 2025 00:18 WITA

Muhammad Putra Nusantara

Tim Redaksi

JALURINFO.COM, MAKASSAR, – Kabar mengenai kemungkinan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Selatan yang akan menunjuk caretaker Ketua Umum KONI Kota Makassar beredar di kalangan pengurus cabang olahraga (cabor), menyusul penahanan Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto, karena kasus korupsi.

Penunjukan caretaker ini kabarnya dilakukan karena KONI Makassar sebelumnya mengusulkan calon pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum yang tidak berasal dari unsur Wakil Ketua. Hal ini ditanggapi tegas oleh KONI Sulsel yang menolak usulan tersebut.

“Karena bukan unsur Wakil Ketua yang diusulkan, (maka) KONI Sulsel menolak,” demikian dikutip dari salah satu putusan yang dikirimkan oleh KONI Sulsel kepada KONI Makassar.

Baca Juga : DPT Bermasalah, Pemilihan Ketua RT Sukses Waktunya Warga Blok 10 Bersatu

Menyikapi wacana penunjukan caretaker tersebut, Maulana Yusdianto, S.Pd., SH., salah seorang pengurus KONI Makassar, memberikan klarifikasi.

Dia menegaskan bahwa KONI Sulsel seharusnya menghargai proses dan mekanisme yang berlaku di internal KONI Makassar.

“Hargailah proses pleno KONI Makassar. Jangan terkesan ingin memaksakan kehendak, apalagi sudah ada konsultasi dengan KONI Pusat yang menyatakan bahwa Plt Ketua Umum bisa dijabat oleh pihak selain Wakil Ketua,” ujar Maulana.

Baca Juga : Polsek Mandai Amankan Enam Pemuda Saat Sedang Pesta Ballo

Ia juga menambahkan bahwa KONI Makassar tidak memenuhi syarat untuk dipimpin caretaker hanya karena ketuanya terlibat kasus hukum.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 30 AD/ART KONI, caretaker hanya dapat ditunjuk ketika organisasi KONI belum terbentuk atau jika musyawarah olahraga tidak dapat diselenggarakan.

“Teman-teman pengurus KONI Provinsi harus berhati-hati. Jangan gegabah dalam menentukan caretaker. Harus menghargai proses dan mekanisme organisasi yang ada di KONI Makassar,” kata Maulana.

Baca Juga : DPT Bermasalah, Pemilihan Ketua RT Sukses Waktunya Warga Blok 10 Bersatu

Seperti diketahui, KONI Makassar sudah menetapkan Mochtar Djuma sebagai plt Ketua Umum KONI Makassar dalam rapat pleno yang digelar pada Senin, 13 Januari 2025.

Penetapan tersebut dilakukan setelah dua unsur Wakil Ketua tidak bersedia mengemban tugas sebagai Plt.

KONI Makassar pun merujuk pada konsultasi dengan KONI Pusat yang menyatakan bahwa penunjukan plt ketua umum sah, meskipun bukan berasal dari unsur wakil ketua, asal disepakati dalam rapat pleno.

Sebagai Plt, tugas Mochtar Djuma akan berlangsung maksimal enam bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota. (*)

Tag:

@jalurinfotv
“Bandara IMIP Bikin Heboh, Milik Siapa Sebenarnya” Bandara yang berada di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah ini selama ini dikaitkan dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), salah satu pengelola kawasan industri nikel terbesar di Indonesia. Lalu, siapa sebenarnya pemilik Bandara IMIP? “Merujuk pada pemberitaan di berbagai media nasional, pengamat ITB Mohamad Abdul Kadir Martoprawiro memaparkan bahwa Bandara IMIP merupakan private airport atau bandara privat khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT IMIP. Bandara ini dibangun untuk keperluan logistik internal kawasan industri, mulai dari mobilisasi tenaga kerja, transportasi manajemen, hingga pengangkutan material industri.
♬ original sound - JALURINFO TV

@jalurinfotv
Polemik Bandara Morowali TNI Dikerahkan, IMIP Bantah ‘Tanpa Negara’ Markas Besar TNI mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk mengamankan bandara di Morowali, Sulawesi Tengah, setelah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti adanya bandara yang disebut tidak memiliki perangkat negara. TNI menegaskan dukungannya terhadap pemerintah untuk memastikan seluruh fasilitas strategis berada dalam kendali negara, serta meningkatkan koordinasi dengan Kemenhub, Kemhan, Polri, dan Pemda terkait perizinan, pengawasan, dan keamanan fasilitas udara. Sementara itu, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menepis isu tersebut dengan menyatakan bahwa Bandara IMIP resmi terdaftar di Kemenhub dan diawasi Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. IMIP menegaskan bahwa semua operasional bandara berjalan sesuai regulasi. Polemik ini mencuat setelah Menhan Sjafrie meninjau bandara di kawasan pertambangan Morowali dalam rangka Latihan Terintegrasi 2025. Ia menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi, terlebih karena lokasinya dekat jalur laut strategis ALKI II dan III. Menhan menegaskan perlunya deregulasi dan penguatan pertahanan di titik-titik strategis, serta komitmen negara memberantas aktivitas ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia menutup dengan menegaskan bahwa “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik.”
♬ original sound - JALURINFO TV

@jalurinfotv
Rusia Tutup ‘Kuali Mirnograd’, Ribuan Tentara Ukraina Terjebak Situasi di front timur Ukraina kembali memanas setelah pasukan Rusia menutup rapat “Kuali Mirnograd” yang menjebak ribuan tentara Ukraina dan sejumlah tentara bayaran asing. Sumber-sumber Ukraina turut mengonfirmasi kondisi ini, menyebut lebih dari 2.000 personel kini terperangkap tanpa jalur keluar. Rusia dikabarkan telah meminta seluruh pasukan Ukraina yang terkepung untuk meletakkan senjata dan menyerah. Di sektor lain, kemajuan signifikan juga dilaporkan. Divisi ke-20 Rusia terus bergerak di sepanjang jalan raya utara Yablonovka menuju Berestka, lokasi pertahanan kuat Ukraina. Sementara itu, Brigade ke-4 dan Resimen ke-78 berhasil membebaskan Ivanopolye dan memperluas garis depan dari Aleksandro-Shultino-Ivanopolye hingga mendekati wilayah tenggara Konstantinovka, yang sebelumnya hanya dijangkau oleh unit sabotase Rusia. Pergerakan Rusia juga terlihat di arah Gulyaypole, dengan total wilayah 12,9 km² yang diklaim telah direbut dalam beberapa hari terakhir. Di tengah eskalasi pertempuran, muncul perkembangan terkait rencana damai yang diinisiasi Donald Trump. Moskow melalui Ushakov menegaskan beberapa poin penting: rencana perdamaian AS tidak dibahas di Abu Dhabi, belum didiskusikan dengan pihak mana pun, dan belum diterima secara resmi oleh Rusia. Moskow juga menilai pihak Eropa "terlalu mencampuri" proses perdamaian Ukraina, yang menurut Rusia justru menghambat solusi nyata.
♬ original sound - JALURINFO TV