JALURINFO.COM, MAKASSAR, – Pemangkasan anggaran di sektor kesehatan selalu menjadi isu sensitif karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. Keputusan pemerintah untuk memangkas Rp19,6 triliun dari anggaran Kementerian Kesehatan menimbulkan kekhawatiran bahwa layanan esensial seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengadaan obat, dan vaksin akan terdampak.
Di satu sisi, efisiensi anggaran memang diperlukan untuk memastikan dana negara digunakan secara optimal. Namun, seperti yang disampaikan oleh Dicky Budiman, sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru dipangkas. WHO bahkan merekomendasikan alokasi belanja kesehatan publik sebesar 5% dari PDB, yang hingga kini belum dicapai Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri mengakui bahwa efisiensi ini akan berdampak pada target layanan kesehatan yang harus dikurangi. Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, juga mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kebutuhan dasar seperti obat dan vaksin.
Di tengah dilema ini, solusi yang lebih bijak adalah memastikan bahwa efisiensi benar-benar dilakukan pada pos yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, sebagaimana diusulkan oleh Iqbal Mochtar dari IAKMI. Pemangkasan yang tidak tepat sasaran justru dapat memperburuk akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah harus transparan dalam mengelola anggaran kesehatan dan memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan layanan yang layak. Pemangkasan anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi memiliki dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat Indonesia.
Kabar Prabowo Bakal Reshuffle Kabinet, Ini 5 Menteri yang Mendapatkan Rapor MerahMinggu, 9 Februari 2025
