JALURINFO.COM, JAKARTA- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, agak dilematis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan kerja sama politik dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Pasalnya, PKS secara resmi mengumumkan dukungan untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pilkada Jakarta.

Menurut Dedi, PDI-P seharusnya juga layak mendapatkan posisi cawagub. Meskipun, perolehan suara dan kursinya masih kalah dari PKS.

“Persoalanya memang PDI-P, secara umum PDI-P seharusnya layak mendapat posisi cawagub, meskipun PKS jauh lebih layak karena dominator di Jakarta. Jadi, memang dilematis,” ujar Dedi kepada Kompas.com, Rabu (26/6/2024).

Namun, dia menyebut, bisa saja PDI-P akhirnya mengalah dan merelakan kursi cawagub menjadi milik PKS. Sebab, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu memiliki kepentingan untuk mengalahkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang merupakan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan, Dedi mengatakan, Anies bisa saja memenangkan Pilkada Jakarta dengan dukungan PKS dan PDI-P apabila KIM tidak memiliki bakal cagub-cawagub yang mampu menandingi Anies.

“Situasinya bisa saja terbangun PDI-P mengalah untuk bergabung dengan PKS, demi kalahkan KIM, jika koalisi hanya ada gerbong, besar kemungkinan kubu Anies menang di Jakarta,” ujar Dedi.

Hanya saja, menurut Dedi, PDI-P juga bisa saja akhirnya memilih untuk membangun kerja sama politik sendiri. Dengan konsekuensi, hasilnya kemungkinan besar bakal seperti Pilpres 2024, yakni ditentukan dalam sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bisa saja PDI-P maju sendiri dengan bangun koalisi baru, sehingga Jakarta akan mirip seperti di pilpres, tetapi ini hasilnya juga akan mereplikasi pilpres. Sementara PDI-P cenderung berupaya untuk kalahkan koalisi Gerindra,” katanya.

Sementara itu, Dedi menyebut, koalisi antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lebih mungkin terwujud dengan sudah diusungnya Anies-Sohibul Iman.

Sebab, ketiga partai tersebut juga membangun koalisi bersama mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Meskipun, akhirnya kalah dari pasangan Prabowo-Gibran.

“PKB sudah pernah diterima PKS untuk mengusung Muhaimin sebagai cawapres (calon wakil presiden) di koalisi mereka. Nasdem sendiri juga tidak miliki tokoh yang cukup kuat ditawarkan. Sehingga Anies bisa diterima baik PKB maupun Nasdem,” ujar Dedi.

Untuk diketahui, PKS juga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengusung calon pada Pilkada Jakarta 2024.

Pasalnya, PKS yang memperoleh suara terbanyak di Jakarta pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, hanya mendapatkan 18 kursi yang dikonversi dari 1.012.028 suara yang didapatkan.

Sementara itu, syarat pencalonan kepala daerah melalui partai politik (parpol) adalah diusung oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu, parpol maupun gabungan parpol juga bisa mengajukan calon kepala daerah dengan menggunakan gabungan perolehan suara parpol sebanyak 25 persen. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada).

Buka peluang koalisi dengan PDI-P

Sebagaimana diberitakan, PKS tetap membuka peluang berkoalisi dengan PDI-P usai mendeklarasikan dukungan untuk Anies-Sohibul Iman.

“Iya, sangat mungkin (berkoalisi). Kalau kita tadi akan mengajak berbagai partai, juga yang lain untuk mengusung pasangan ini,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada 25 Juni 2024.

Syaikhu menyebut, koalisi diperlukan PKS untuk mencalonkan cagub dan cawagub di Jakarta, karena partainya masih kekurangan kursi.

Namun, dia mengaku belum menjalin komunikasi secara resmi dengan PDI-P.

“Secara resmi (komunikasi dengan PDIP), saya belum” ujar Syaikhu.

Di sisi lain, kata Syaikhu, PKS akan memperjuangkan pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman hingga terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Diketahui, PDI-P memang sempat memberikan isyarat tertarik untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta.

Nama Anies masuk dalam 10 nama yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jakarta ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P untuk ikut kontestasi Pilkada Jakarta 2024.

Selain itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga telah mengungkapkan ketertarikan pada sosok Anies terkait Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Puan, partai harus realistis melihat situasi di lapangan dan mendengarkan masukan masyarakat terhadap sosok calon pemimpin, terkhusus untuk Jakarta.

Namun, Puan menyebut bahwa PDI-P belum mengambil keputusan mengenai siapa sosok yang bakal diusung di Pilkada Jakarta 2024.

Dengan adanya pengumuman dukungan dari PKS terhadap pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman, nampaknya akan sulit bagi PDI-P untuk mengusung kader sendiri apabila jadi mengusung Anies pada Pilkada Jakarta.

Pasalnya, posisi perolehan suara PDI-P pada Pileg 2024 di Jakarta masih berada di bawah PKS. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini mendapatkan 850.174 suara atau setara dengan 15 kursi DPRD.

Tanggapan PDI-P

Sementara itu, terkait peluang kerja sama dengan PKS usai pengusungan Anies-Sohibul Iman, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan bahwa masih menunggu keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Kita lagi menunggu. Iya, dewan pimpinan pusat,” kata Pantas saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon pada 25 Juni 2024.

Menurut dia, PDI-P masih membangun komunikasi atau lobi-lobi antar partai terkait pilkada, termasuk dengan PKS.

“Ya ini kan masih sangat dinamis ya. Semuanya masih sangat dinamis. Jadi, saya pikir PKS juga menyadari itu karena memang kenyataannya tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung sendiri,” ujar Pantas.

“Nah, artinya realitas seperti itu kan harus jadi perhatian semua pihak. Jadi, pasti lobi-lobi, komunikasi, masih terus berjalanlah,” katanya melanjutkan.