JALURINFO.COM, JAKARTA — Kejutan politik mengguncang tanah air. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan perombakan besar-besaran dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025) sore. Tak tanggung-tanggung, lima menteri langsung diganti, termasuk tokoh ekonomi kawakan Sri Mulyani Indrawati yang lengser dari kursi Menteri Keuangan juga loyalis Jokowi, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi
Langkah reshuffle ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Suasana konferensi pers tegang namun tertib, mencerminkan betapa krusialnya keputusan ini bagi arah pemerintahan ke depan.
“Maka pada sore ini, Bapak Presiden memutuskan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ujar Prasetyo dengan nada serius.
Lima kursi panas yang digantikan hari ini adalah:
- Menko Polhukam: Budi Gunawan
- Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
- Menteri Koperasi dan UKM: Budi Arie Setiadi
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran (PMI): Abdul Kadir Karding
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga mencetak sejarah baru dengan mengangkat Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji, jabatan yang sebelumnya hanya diisi oleh Kepala dan Wakil BP Haji. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperkuat tata kelola ibadah haji secara struktural.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, perombakan ini bukan keputusan spontan, melainkan hasil evaluasi berkelanjutan. “Berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka sore ini diputuskanlah perubahan susunan Kabinet Merah Putih,” ungkap Pratikno.
Pergantian Sri Mulyani sebagai Menkeu sontak jadi sorotan publik. Banyak yang bertanya-tanya, siapa sosok yang cukup berani dan kompeten untuk menggantikan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu? Publik menantikan pengumuman nama-nama pengganti yang rencananya akan dilantik pada Rabu mendatang.
Langkah berani Prabowo ini dinilai sebagai penegasan bahwa stabilitas politik dan efektivitas kerja kabinet menjadi prioritas utama.
