Presiden Prabowo Subianto memutuskan pangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bahkan sampai 80 persen.

Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Kemnaker

Berdasarkan pagu anggaran 2025, Kemenaker mendapat anggaran sebesar Rp 4,80 triliun. Efisiensi yang dilakukan pada anggaran untuk tahun 2025 tersebut melebihi 50 persen yaitu pada angka Rp 2,74 triliun.

“Betul (lebih dari setengahnya),” ungkap pejabat yang akrab disapa Noel tersebut kepada kumparan pada Sabtu (1/2).

Kementerian PU

Kementerian PU terkena pemangkasan hingga 80 persen atau setara Rp 81 triliun. Pemangkasan anggaran demi efisiensi ini dibenarkan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

“80 persen sekitar Rp 81 triliun. Iya. Dari anggaran kan, pagunya kalau enggak salah Rp 110 triliunan. Itu sudah tahu, berarti dipangkas Rp 81 triliun,” ungkapnya di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jumat (31/1).Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Berdasarkan pagu anggaran untuk tahun 2025, anggaran Kementerian PU berada di angka Rp 110,95 triliun. Efisiensi yang dilakukan terhadap total pagu anggaran tersebut adalah sebesar Rp 81,38 triliun atau sekitar 80 persen.

Otorita IKN

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) membenarkan ada pemotongan anggaran belanja lembaga Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp 4,81 triliun dari total pagu Rp 6,39 triliun, persentase pemotongannya mencapai 50 persen lebih.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Sumadilaga mengkonfirmasi pemotongan anggaran belanja TA 2025.

“Ya, benar [ada pemangkasan],” ujar Danis kepada kumparan, Sabtu (1/2).

Berikut daftar sepuluh K/L yang mendapat pemotongan anggaran terbesar:

– Kementerian PU: Rp 81.380.706.000.000

– Kemendiktisaintek: Rp 22.546.328.000.000

– Kementerian Kesehatan: 19.632.534.000.000

– Kementerian Perhubungan: Rp 17.873.263.000.000

– Kementerian Agama: Rp 14.284.062.000.000

– Kementerian Keuangan: Rp 12.358.463.000.000

– Kementerian Pertanian: Rp 10.282.962.000.000

– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp 8.035.471.000.000

– Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp 6.340.086.000.000

– Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp 4.495.987.000.000