JALURINFO.COM, GOWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa mencatatkan angka prevelensi stunting mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhi. Berdasarkan data yang ada pada 2022 prevelensi stunting mencapai 33 persen, kemudian menurun 21,1 persen pada tahun 2023, dan mencapai 17 persen pada tahun 2024.
Meski demikian, pemerintah daerah akan terus menjadikan penanganan stunting menjadi agenda prioritas melalui penguatan kolaboratif lintas sektor.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin selaku Ketua Tim Percepatan Penururan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa menegaskan, pemerintah daerah akan berkomitmen dalam menurunkan angka stunting. Sehingga, penanganan stunting masih menjadi agenda strategis karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Apalagi, menurutnya, stunting bukan hanya persoalan pertumbuhan fisik, tetapi juga kemampuan belajar dan produktivitas anak di masa mendatang. Karena itu, seluruh langkah percepatan penanganan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan.
“TPPS telah bekerja mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan untuk memastikan seluruh intervensi berjalan terpadu dan tepat sasaran,” ujar Wabup Darmawangsyah saat memimpin Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Gowa Tahun 2025 di Hotel Grand Imawan, Makassar, Kamis, (27/11).
Lanjut Wabup Gowa dengan keberhasilan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Gowa berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan, serta penghargaan nasional kinerja percepatan penurunan stunting yang mengantarkan Gowa menerima Dana Insentif Fiskal 2025.
Kedepannya, penguatan kolaboratif akan dilakukan melalui intervensi lintas sektor, termasuk Gerakan Orang Tua Asuh yang melibatkan perbankan (Himbara), Dompet Dhuafa, Baznas, TNI-Polri, dunia usaha, dan berbagai donatur lainnya. Dimana, program tersebut membantu keluarga berisiko melalui dukungan pangan bergizi, edukasi dan pendampingan berkelanjutan.
Selain itu, Pemkab Gowa juga memperkuat koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas dan Balai Penyuluh KB untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang, edukasi gizi, sanitasi dan layanan kesehatan dasar berjalan lebih efektif.
“Kami meminta agar seluruh TPPS menjaga soliditas dan memastikan intervensi berbasis data serta tepat sasaran. Ia juga mendorong perbankan, lembaga sosial dan dunia usaha memperluas peran dalam percepatan penurunan stunting,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKB Kabupaten Gowa, Sofyan Daud menyampaikan bahwa rakor ini merupakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan dan mengendalikan program penurunan stunting. Kegiatan ini dihadiri 150 peserta dari berbagai unsur, mulai dari PKK kecamatan, Dharma Wanita, Kepala Puskesmas, UPTD Balai Penyuluh KB, operator KB, hingga mitra perbankan, Baznas, Polri, dan TNI.
“Rakor ini bertujuan merumuskan strategi, mengatasi kendala, memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan agar target penurunan stunting dapat tercapai,” terangnya.
Sofyan juga melaporkan bahwa tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan baik dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat lapangan. TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB menjadi garda terdepan dalam distribusi dan pengawasan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai amanat Perpres.
Rakor ini juga turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Gowa, Andi Tenri Indah Darmawangsyah bersama para camat dan Ketua TP PKK Kecamatan se-Kabupaten Gowa.(FZ)
