KIEV, JALURINFO.COM- Keputusan Kementerian Pertahanan Ukraina untuk mewajibkan orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu, termasuk HIV dan kanker, untuk masuk ke dalam daftar cadangan mobilisasi militer, telah memicu kontroversi yang mendalam. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap krisis personel militer yang dihadapi oleh Ukraina.
Menurut laporan terbaru, pengidap HIV yang masih dalam tahap tidak progresif dapat ditempatkan di posisi non-tempur, baik di belakang garis depan maupun di depan. Hal serupa juga berlaku bagi pasien kanker, kecuali jika mereka memiliki tumor atau metastasis yang tidak dapat dioperasi atau mengalami progresi penyakit.
Keputusan ini mengundang kritik keras dari sejumlah pihak, dengan banyak yang menekankan bahwa memaksa orang-orang dengan kondisi kesehatan serius untuk bergabung dalam layanan militer dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan mereka sendiri. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas militer dengan efektif, yang dapat membahayakan keselamatan dan keberhasilan misi militer secara keseluruhan.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini mengklaim bahwa langkah ini diperlukan untuk mengatasi kekurangan personel militer yang kritis yang dihadapi Ukraina. Dalam situasi konflik yang tegang dan ketegangan yang terus meningkat di wilayah tersebut, pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah ekstrem guna memperkuat kekuatan militer mereka.
Namun, dalam diskusi lebih lanjut tentang masalah ini, penting untuk mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap kesejahteraan dan keadilan bagi individu yang terkena dampaknya. Sementara Ukraina berusaha untuk mengatasi tantangan keamanan yang serius, langkah-langkah yang diambil harus tetap memperhatikan hak asasi manusia dan kebutuhan individu yang rentan, termasuk mereka yang hidup dengan kondisi kesehatan kronis.
